Pemkab Siak MoU dengan Kementerian Kesehatan Terkait WKDS

Siak, WartaPesisir.com – Kebutuhan dokter di daerah akan terpenuhi berkat program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dari Kementerian Kesehatan yang diarahkan untuk mengisi Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Untuk di Kabupaten Siak misalnya, kebutuhan tenaga dokter spesialis masih sangat tinggi, apalagi di 5 kecamatan akan dibangun rumah sakit tipe D.

Program ini dijalankan di Siak yang ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Kementerian Kesehatan, di Ballroom hotel Redtop Jakarta, Rabu (31/1/2018) malam. MoU dilakukan langsung oleh Bupati Siak Drs H. Syamsuar M.Si bersama sejumlah kepala daerah lainnya.

Terkait hal itu, Bupati Siak Syamsuar mengaku sangat mendukung program dari Kemenkes tersebut, karena di daerah sangat mendambakan adanya penambahan tenaga dokter spesialis.

“Tentu program ini sangat kita dukung, setelah kami menandatangani MoU tadi, para dokter spesialis yang kita butuhkan  akan bertambah, sesuai dengan yang kita butuhkan,” ujarnya.

Harapannya lanjut Syamsuar, kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang termaksimal kepada masyarakat. Berapa banyak kebutuhan tenaga medis tersebut untuk daerah akan diakomodir oleh Kemenkes.

Sementara Kadis kesehatan Tony Chandra mengatakan, program dari Kemenkes ini sangat membantu pemerintah daerah. Sehingga setiap rumah sakit didaerah memiliki dokter spesialis yang dibutuhkan.

“Sampai saat ini permasalahan di daerah adalah, mendapatkan dokter spesialis. Alhamdulillah kegalauan kita selama ini akan bisa teratasi,” ungkap Tony.

Ia menjelaskan, kalau dulu para dokter spesialis setelah menyelesaikan kuliahnya bebas memilih rumah sakit. Nah, dengan adanya program ini mereka wajib mengikuti dan mengabdikan ilmunya untuk daerah.

Selain itu, Direktur RSUD Tengku Rafian Dr Beni menyebutkan,  pihaknya telah mengajukan permintaan tenaga medis tersebut. Kemudian pihak Kemenkes melakukan visitasi.

“Sebelumnya mereka (Kemenkes) datang untuk melihat kesiapan kita, untuk mendatangkan dokternya. Seperti fasilitasnya sebagai dokter, sarana dan prasarana, kemudian hak-haknya yang bisa diberikan kepada mereka,” kata Beni.

Setelah itu kata Beni, mereka mengevaluasi dan menyetujui permintaan kebutuhan dokter spesialis tersebut. Para dokter tersebut tidak hanya ditempatkan di RSUD saja tapi juga di rumah sakit yang akan dibangun di kecamatan.

Staf ahli menteri bidang hukum kesehatan Kementerian Kesehatan Berlian, mengatakan, program ini dilakukan dalam rangka upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialisasi di daerah melalui WKDS sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan spesialistik.

“Dalam Undang-Undang negara kita, tentang kesehatan ditegaskan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan terjangkau,” sebut dia saat membuka kegiatan tersebut. (red)

Sumber: Situsriau.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *