DPRD Dukung Terbentuknya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah

 

BAGANSIAPIAPI  РDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir lewat pandangan fraksi-fraksi mendukung terbentuknya Perda pengelolaan keuangan daerah.

Dikatakan Ketua Bapemperda Darwis Syam, bahwa pihaknya melihat adanya kesepahaman dan kesamaan pandangan antara pemerintah daerah dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD ini akan membuat pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik.

Menurut Darwis, dengan adanya Perda pengelolaan keuangan daerah ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjadi tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan partisipatif tentunya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD juga mengapresiasi Pemda Rohil yang terus berupaya dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah, karena semata-mata bertujuan agar terciptanya pemerintah yang efektif dan efisien guna mewujudkan cita-cita pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga pengelolaan keuangan daerah ke depannya lebih baik. Dengan adanya Perda ini nantinya agar keuangan daerah bisa terkelola dengan baik,” ujar Darwis.

Sementara itu, Wakil Bupati H Sulaiman SS MH mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi di DPRD Rohil yang telah mendukung dalam hal ini.

“Semoga kerjasama dan hubungan legislatif dan eksekutif dapat berjalan dengan baik seterusnya. Tentunya dalam hal pembentukan produk hukum ini,” pungkasnya.

Agar pengelolaan keuangan daerah lebih sehat dan terukur, Badan anggaran (Banggar) DPRD Rohil kembali menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat ini yang kedua kalinya digelar setelah rapat sebelumnya pada pekan lalu batal dikarenakan banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Rohil Maston SH itu, untuk menekankan kepada TAPD agar mempercepat realisasi APBD murni tahun 2023. Pasalnya, sampai awal Agustus ini realisasi APBD baik itu fisik maupun non fisik masih sangat rendah.

“Kita pertegas lagi, ini APBD Rohil mau diapakan. Sudah masuk bulan Agustus realisasinya masih sangat rendah. Kemudian kegiatan fisik pun belum bergerak juga,” kata Maston.

Maston menegaskan, bahwa waktu untuk menuntaskan kerja TAPD tentunya pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Rohil hanya tinggal empat bulan saja.

“Waktu tinggal empat bulan. Realisasi belum sampai 40 persen. Bagaimana nanti kegiatan fisiknya belum juga dilaksanakan,” ujar Maston.

Maston berharap, tidak ada lagi keterlambatan pembangunan diakhir tahun ini dan tunda bayar seperti yang terjadi tahun lalu.

Masih dikatakan ketua DPRD, bahwa dia mengharapkan peran seluruh OPD agar lebih giat dalam mendongkrak pencapaian PAD, terkhusus bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku OPD yang mengelola PAD terbesar dari sektor pajak.

Mengenai pajak, kata Maston, dirinya mengharapkan ada banyak kontribusi dari seluruh OPD penghasil PAD dan melakukan penertiban bagi wajib pajak maupun retribusi yang belum terkelola dengan baik.

Sejauh ini, masih banyak sektor pajak dan retribusi daerah yang belum dikelola maksimal, misalnya pajak walet sampai hari ini belum maksimal, terbilang masih sangat rendah dibanding pertumbuhannya.

Kemudian sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB), yang sampai hari ini masih perlu ditingkatkan lagi capaiannya. Karena PAD dari sektor PBB itu cukup besar dan mampu membantu APBD.

“Jika PAD kita maksimal, otomatis APBD lebih besar dan pembangunan bisa lebih merata. Sampai kapan kita berharap dari sektor Migas yang tidak bisa kita ukur sampai kapan mengalirnya. Maka daerah harus lebih mandiri ke depannya,” pungkas Maston. (ADV)

Pos terkait