BOGOR — Polemik Lapas Kelas IIA Cibinong memasuki babak baru. Setelah sidak Ombudsman RI menemukan dugaan fasilitas menyerupai hunian mewah di lingkungan lapas, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural lainnya resmi dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Keputusan tersebut diumumkan pada Sabtu, 26 September 2026, setelah temuan Ombudsman memicu perhatian luas. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Komjen Pol Rudi Setiawan mengatakan lima pejabat dinonaktifkan karena diduga bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan dan pemeriksaan akan dilakukan untuk mengungkap bagaimana situasi tersebut bisa terjadi.
Namun, perhatian publik sebelumnya sudah tertuju pada sidak lanjutan yang dilakukan Menteri Imipas Agus Andrianto bersama Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto pada 25 September.
Dalam pemeriksaan tersebut, Aries sempat mempertanyakan keberadaan AC yang sebelumnya terlihat berada di salah satu bangunan yang disorot.
“Kenapa dicopot?”
Wisnu kemudian menjawab bahwa AC tersebut dicopot karena “rusak”. Momen tanya jawab itu kemudian menjadi salah satu bagian yang ramai diperbincangkan setelah rekamannya beredar.
DARI ADA FASILITAS, KINI MUNCUL PERTANYAAN
Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak pada 23 September 2026 dan mengungkap temuan sejumlah bangunan di sekitar lapas yang dinilai memiliki karakteristik seperti hunian atau apartemen.
Di dalam salah satu bangunan, Ombudsman menyebut menemukan sofa, kulkas, televisi, meja makan, kamar tidur dan fasilitas lainnya. Tim Ombudsman juga menyebut terdapat lebih dari 10 bangunan serta sejumlah kendaraan yang berada di area tersebut.
Ombudsman bahkan menyatakan sempat bertemu seseorang yang mengaku sebagai warga binaan di salah satu bangunan tersebut. Namun, tim mengaku dihalangi petugas ketika hendak menggali informasi lebih lanjut.
Pihak lapas sendiri menyebut bangunan yang disorot tersebut merupakan rumah dinas pegawai. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat juga menyatakan terdapat 11 rumah dinas yang diperuntukkan bagi sejumlah pejabat dan pihaknya masih mendalami apakah pemanfaatannya telah sesuai ketentuan. **
