ROKAN HILIR – Fasilitas bagi pejabat daerah terus meroket, sementara kebutuhan mendasar publik seolah berjalan di tempat.
Ada sebuah pemandangan menarik dalam dinamika tata kelola pemerintahan daerah akhir-akhir ini. Di satu sisi, masyarakat disuguhi pemandangan jalan protokol yang menyerupai kubangan saat hujan, antrean panjang di puskesmas dengan fasilitas seadanya, hingga ruang kelas sekolah dasar yang atapnya mulai bersahabat dengan langit. Di sisi lain, kita melihat sebuah anomali yang menyejukkan mata—tentu saja, hanya bagi mereka yang berada di dalam lingkar kekuasaan.
Mari kita jujur melihat prioritas yang ada. Ketika anggaran daerah disahkan, porsi yang dialokasikan untuk kenyamanan birokrasi kerap kali bergerak lebih gesit ketimbang anggaran jaminan sosial. Rencana pengadaan mobil dinas model terbaru bagi para pemangku kebijakan hampir selalu meluncur mulus tanpa hambatan. Ruang kerja direnovasi agar lebih estetis, pendingin udara diganti yang paling mutakhir, dan kursi empuk dihadirkan demi mendukung produktivitas yang—katanya—demi rakyat.
Logika yang dibangun sering kali terdengar sangat mulia: “Bagaimana aparatur bisa melayani rakyat dengan baik jika mereka sendiri tidak merasa nyaman?” Sebuah argumen psikologis yang luar biasa. Sayangnya, kenyamanan yang berlebihan sering kali menciptakan efek samping yang berbahaya bagi kepekaan sosial. Ketika seorang pejabat keluar dari ruangan ber-AC yang wangi, melangkah masuk ke dalam mobil mewah bersuspensi lembut, lalu melewati jalanan rusak di daerahnya, guncangan realitas itu tidak akan pernah sampai ke punggung mereka. Mereka tetap melaju dengan tenang, terisolasi dari getaran penderitaan warganya.
Esensi dari sebuah birokrasi adalah pelayan publik, bukan entitas yang harus dilayani oleh publik melalui pajak mereka. Prioritas yang terbalik ini memicu pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya daerah ini dibangun? Apakah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dikumpulkan untuk memanjakan aparatur agar mereka betah bekerja, atau untuk menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat kecil setiap harinya?
Kenyamanan aparatur memang penting untuk menjaga motivasi kerja, namun ia tidak boleh berdiri di atas kepedihan dan pengabaian hak-hak dasar rakyat. Sebuah kepemimpinan yang matang dan berintegritas dinilai dari seberapa berani seorang kepala daerah memangkas ego fasilitas demi mendahulukan pemenuhan kebutuhan publik.
Ketika ruang kerja birokrat sudah mirip hotel berbintang namun fasilitas publik masih serupa peninggalan zaman kolonial, di situlah kompas moral pembangunan sedang mengalami disorientasi yang serius. Sudah saatnya arah kebijakan dikembalikan pada khitahnya: buatlah rakyat nyaman terlebih dahulu, maka aparatur akan dengan sendirinya menemukan kehormatan dalam melayani. ***
