Rohil (wartapesisir) –Komandan Distrik Militer (Dandim) 0321 Rokan Hilir (Rohil) Letkol Inf Didik Efendi, kembali menegaskan netralitas jajaran TNI pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, Selasa (29//2019).
Hal tersebut di sampaikan Dandin dalam acara penyampaian pengarahan kepada seluruh prajurit Kodim 0321/Rohil tentang netralitas TNI pada pileg dan pilpres tahun 2019 dan prosedur perbantuan pengamanan TNI kepada Polri.
Acara tampak di hadiri Ketua KPU Rohil Kasmer Dahlan, Ketua Bawaslu Syahyuri, Para Pasi, Danramil serta para babinsa.
“Kegiatan merupakan penekanan netralitas pada pelaksanaan Pilpres maupun Legislatif serta pembekalan bagi personel TNI terkait pengamanan yang dapat dilakukan untuk menjaga Pemilu 2019 yang aman dan damai,”katanya.
Netral lanjutnya, didefinisikan tidak memihak kepada salah satu kelompok. Dalam konteks Pemilu berarti tidak mendukung salah satu Paslon.
“Meskipun menjaga netralitas, personel TNI tidak boleh menghindar dari segala kegiatan yang berbau politik. Meskipun netral namun harus peka terhadap situasi politik di lingkungan sekitar,”sebutnya.
Dalam paparannya, Dandim juga menyampaikan apa saja yang menjadi larangan bagi personil TNI baik secara konstitusi maupun perorangan serta apa saja yang menjadi kewajiban dalam pelaksanaan pemilu.
“Kalau secara organinasi bahwasanya kita tidak boleh memberikan fasilitas apapun yang ada di intitusi kita baik itu markas, kesatuan maupun sarana prasarana untuk digunakan dalam kegiatan kampanye maupun lainnya,”tegasnya.
Secara perorangan sebutnya lagi, TNI dilarang larangan mendukung salah satu pasangan calon baik itu secara ucapan maupun statmen, tidak memberikan kemudahan-kemudahan pada salah satu pasangan.
“Intinya kita netral, tidak memihak salah satu calon yang melaksanakan kompetisi, kita bersama intansi terkait berusaha memberikan rasa aman dan nyaman dalam penyelenggaraan pemilu nantinya,”sebutnya.
Dandim juga menyebutkan, tingkat kerawanan Pemilu saat ini cukup tinggi, bahkan ada potensi terjadinya disintegrasi bangsa sehingga TNI memiliki peranan penting untuk mengantisipasi hal tersebut.
Selain menekankan netralitas, Dandim juga meminta seluruh Babinsa yang ada untuk turut mensosialisasikan kepada masyarakat agar memberikan hak pilihnya saat pelaksanana Pemilu.
“Mengacu pada Pilgub Riau 2018, partisipasi masyarakat masih kurang dalam menggunakan hak pilihnya sehingga pada Pemilu 2019 diharapkan personel TNI berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi,”katanya.
Dengan dilaksanakannya sosialisasi, Dandim berharap personel dapat menjunjung tinggi netralitas, terciptanya kondusifitas Pemilu, terbentuknya pemahaman terkait netralitas TNI dalam Pemilu, dan dapat menjaga citra baik TNI bagi kalangan masyarakat.
Ketua KPU Rohil Kasmer Dahlan dalam penyampainnya mengatakan, Negara terbentuk dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Tugas TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI. Sementara tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilihan kepala negara secara sah.
“Oleh karena itu, TNI memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI, salah satunya dalam hal pengamanan jalannya Pemilu 2019,”sebutnya.
TNI dan KPU lanjutnya, perlu saling bersinergi dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019 sejalan dengan persyaratan terbentuknya negara.
Sementara Ketua Bawaslu Syahyuri menambahkan, Pemilu kali ini merupakan Pemilu pertama dalam sejarah yang dilakukan secara serentak sehingga rumit dan berpotensi memicu kerawanan pada tahapannya.
Meskipun demikian katanya lagi, pelaksanaan harus dilakukan agar terciptanya pemimpin yang berintegritas. Sehingga netralitas dan peran serta TNI dalam pelaksanaan pemilu sangat di harapkan.
Penulis : Sagala
Editor : Masrul Gusti
