Horee..Para Penghulu Beserta Istri di Rohil Bimtek Ke Bali Gunakan Uang Negara

ROKAN HILIR – Ditengah hiruk pikuknya minus anggaran yang berdampak pada terlambatnya pembayaran gaji honorer, TPN ASN dan seabrek persoalan lainnya, Para Kepala Desa (Penghulu) beserta istri dan ketua BPKep di Rokan Hilir (Rohil) malah melakukan perjalanan Bimtek dan studi Tiru ke Pulau Bali dan Lombok.

Kegiatan ini dinilai hanyalah wisata ria para pejabat Desa dengan menghamburkan uang negara tanpa menghasilkan apapun.

Seorang Ketua BPKep di Kecamatan Bangko membenarkan kegiatan ini. Namun dia mengatakan dirinya enggan mengikuti kegiatan itu karena dianggap hanya menghamburkan Dana Desa.

“sumber dana bimtek ke Bali itu dianggarkan dari dana kepenghuluan, sedangkan untuk pengadaan dua unit sepeda motor dinas dianggarkan melalai dana BKK,” tegas ketua BPKep tersebut saat dihubungi via ponselnya, Sabtu (21/12/24).

Sebagian besar Bimtek tersebut dilakoni oleh para Penjabat (Pj) Penghulu yang tidak lama lagi akan berakhir masa tugasnya. Dana yang digelontorkan tidak tanggung-tanggung yakni 45 juta rupiah dengan rincian biaya 15 juta perorang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir, Yandra yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Jumat (20/12/2024) mengatakan bahwa hal itu bukan wewenangnya.

“Karena Mereka Otonomi. Kewenangan mutlak di Desa. Mereka yang Tau,” terang Yandra, seperti dilangsir dari www.sabangmerauke.news.

Kegiatan para Penghulu itu sudah menuai Kritikan dari berbagai kalangan masyarakat Rohil karena dianggap sebagai kegiatan yang cuma menghamburkan uang negara demi kesenangan semata, padahal di desa masing-masing masih banyak membutuhkan dana secara urgensi.

Pertanyaannya, apa yang dapatkan dari kegiatan tersebut, ilmu apa yang bisa mereka terapkan di desa-desa yang mereka pimpin selain hanya kesenangan belaka berwisata, berselfie ria dengan menggunakan uang rakyat

Padahal di era Presiden Prabowo ini, kegiatan-kegiatan seperti ini sudah di batasi, tidak boleh lagi semaunya. Apalagi kunjungan yang banyak mengeluarkan biaya, para Penghulu di Rohil terkesan tidak mengindahkan himbauan Presiden Prabowo.

Maka dari itu karena biaya yang dipergunakan para Kades tersebut adalah Uang Negara, tentunya ada pertanggung jawaban dan konsekuensinya bila disalahgunakan. Dan hal ini perlu menjadi atensi Kejaksaan Negeri Rohil untuk menelusuri dan memeriksa kegiatan ini.

Study banding para Datuk Penghulu ke Pulau Bali menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat Pro kontra di Group group WhatsApp di Kabupaten Rohil di penghujung tahun 2024 ini. (*g)

 

 

Pos terkait